Pertama harus ada Invoice pembelian barang yang menyebutkan value dari barang (kalau tidak ada bisa dimainin Bea Cukai, bisa dinaikin seenak udel mereka). Ini adalah sebagai dasar penentuan Nilai Pabean, dimana sesuai UU No.17 tahun 2006 yang menyebutkan Nilai Pabean adalah Nilai Transaksi barang yang bersangkutan.
Kedua, dilihat di tabel BTBMI 2007 apakah jenis barang yang akan dikirim ke Indonesia masuk dalam kategori barang yang dikenakan Bea Masuk nggak.. Kalo kena berapa persen (lihat di tabel BTBMI). Kalo 0% ya = Nilai Pabean x 0% = 0.
Ketiga, menurut peraturan P-05/BC/2006 pasal 6 menyebutkan :
pasal 1
(2)Barang Kiriman adalah barang, tidak termasuk dokumen surat
menyurat, yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada
penerima tertentu di dalam negeri melalui PJT, yang beratnya tidak
melebihi 100 (seratus) kilogram netto untuk setiap House AwB atau
House B/L
Pasal 6
(1) Barang Kiriman yang nilainya tidak melebihi FOB USD 50 (lima
puluh dollar Amerika Serikat) diberikan pembebasan Bea Masuk
dan PDRI.
(2) Dalam hal nilai Barang Kiriman melebihi FOB USD 50 (lima puluh
dollar Amerika Serikat) maka atas kelebihan nilai tersebut
dikenakan Bea Masuk dan PDRI.
(3) Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
impor dilakukan sesuai ketentuan di bidang perpajakan:
a. dalam hal Penerima Barang Kiriman memiliki Angka
Pengenal Impor (API), dikenakan pungutan PPh sebesar
2,5% dari nilai impor;
b. dalam hal Penerima Barang Kiriman tidak memiliki API,
dikenakan pungutan PPh sebesar 7,5% dari nilai impor
NB : Nilai Impor / Nilai Barang tidak termasuk Shipping & Handling (biaya pengiriman).
Nah sedangkan jika nilai barang lebih dari USD50, maka selain Bea Masuk (kalo BM 0 ya tidak ada BM/Nol) dikenakan pajak :
PPN 10% ——–> (Nilai Pabean - USD50) x 10% = …???
PPh 22 7.5% —> (Nilai Pabean - USD50) x 7.5% = ..???
Jadi tinggal dijumlah saja :
Bea Masuk …% = …….
PPN 10% = …….
PPh pasal 22 (7.5%) = ….
Contoh:
Beli barang seharga $89 ( asumsi 1$=Rp 9,200 )
PPN 10% = ($89 - $50) X 9,200 X 10% = Rp.35,880
PPh 22 = ($89 - $50) X 9,200 X 7,5%= Rp.26,910
Total = Rp. 62,790
Literatur Penting!
—————–
Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007
http://www.beacukai.go.id/library/data/entry_download/BTBMI%202007.pdf
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
“TENTANG PETUNJUK. PELAKSANAAN. PENYELESAIAN. IMPOR. BARANG. KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN”
http://www.beacukai.go.id/library/data/P-05_BC_2006.pdf
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
http://www.beacukai.go.id/library/data/uu_17-2006.pdf –>
1. Ad Valorum atau bea Harga, besarnya pajak yang dipungut ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai produk atau harga tarif tertinggi.
2. Tarif Spesifik, besarnya pajak diterapkan untuk tiap unit produk atau harga satuan atas suatu barang, dipakai untuk barang-barang tertentu, misalnya kemeja (dihitung per satuan kemeja dengan tarif dalam nominal Rupiah yang sudah pasti). Digunakan untuk melindungi industri dalam negeri sebagai bentuk proteksi.
3. Compound Tarif. Merupakan kombinasi dari tarif Ad Valorum dan Tarif Spesifik. Tarif ini biasanya diterapkan di bidang cukai (dari 10% hingga 250%) juga berdasarkan spesifik menurut jumlah produk yang dihasilkan sehingga dapat diketahui, misalnya harga per batang hasil tembakau.
4. Tarif Antidumping, merupakan penambahan besar tarif daripada yang berlaku untuk perhitungan bea masuk. Hal ini diterapkan sebagai suatu hukuman atau sanksi atas produk tertentu suatu negara yang diekspor ke negara yang menggunakan tarif tersebut.
5. Tarif Pembalasan atau tarif Restorsi, merupakan penerapan tarif yang bersifat resiprokal, berkaitan dengan pengenaan tarif yang sama.
6. Tarif Diferensial, merupakan tarif maximum dan tarif minimum atas produk-produk tertentu antara negara-negara yang mempunyai hubungan baik atau memiliki kemitraan misalnya antara 2 anggota Asean, seperti Indonesia-Malaysia.
7. Tarif Preferensi adalah tarif yang berlaku untuk negara-negara yang tergabung dalam uni atau asosiasi dan berbeda dengan tarif bea masuk untuk negara lainnya.
Dengan adanya Udang-Undang Nomor 7 tahun 1994, tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization dan dilanjutkan dengan World Customs Organization, besaran tarif pajak maximum yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan bea masuk adalah 0% paling tinggi 40%. Dimana penerapan besaran tarif, yaitu:
1. Pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk antara 0% hingga 5% dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok seperti gula, beras, mesin-mesin dan alat-alat pertahanan.
2. Tarif sedang antara 5% sampai 20%, dikenakan untuk bahan setengah jadi dan barang-barang lain di mana produksi dalam negri sudah mencukupi.
3. Tarif tinggi di atas 20% dikenakan untuk barang mewah dan barang-barang lainnya yang sudah diproduksi di dalam negri dan bukan barang kebutuhan pokok.